Akar Masalah Utang Pemerintah pada Vila Sakit

Merdeka. com – PP Muhammadiyah meminta pemerintah konsisten memproduksi kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya terkait klaim pembayaran perawatan penderita Covid-19 kepada rumah melempem milik Muhammadiyah yang belum dilunasi pemerintah.

Tunggakan biaya pembayaran tersebut sebagian besar terjadi di periode pertama Covid-19 tarikh 2020 lalu. Pemerintah diminta segera menuntaskan hak-hak sendi sakit agar operasional panti sakit tetap berjalan ideal.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Syamsuddin menyebut hanya pembayaran untuk perawatan pasien Covid-19 yang tersendat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Sementara pembayaran jaminan kesehatan BPJS cukup lancar. Namun tempat masih enggan mengungkap jumlah utang pemerintah kepada rumah sakit milik Muhammadiyah.

“Sudah dibayar tapi belum selesai. Ada tagihan sudah dibayar ada dengan belum, ” kata Agus saat dihubungi merdeka. com, Senin (5/7).

Keluhan serupa juga disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin saat mengikuti rapat koordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut tunggakan Departemen Kesehatan (Kemenkes) terhadap permintaan pelayanan pasien Covid-19 dalam empat RSUD di Kabupaten Bogor sekitar Rp260 miliar sejak 2020.

Ade mengatakan dari 4 RSUD yang sudah sempurna secara administrasi dan tinggal menunggu pencairan itu sekitar Rp61 miliar. Namun sedang ada dispute (selisih) sekitar Rp200 miliar.

“RSUD kan menerima penderita Covid-19. Diberi pelayanan semaksimal mungkin karena nanti ditanggung Kemenkes. Tapi ternyata, permintaan yang diajukan banyak yang ditolak, selisihnya lebih daripada separuhnya. Ini kan nanar, ” kata Ade Yasin di Bogor, Senin (5/7).

Negeri Diminta Bayar Klaim Rumah Sakit Tepat Waktu

Sekjen Perkumpulan Rumah Sakit Seluruh indonesia (Persi), Lia Gardenia Partakusuma meminta pemerintah tepat waktu membayar klaim tunggakan rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. Menurutnya, RS maka kini terus berupaya menangani pasien corona.

Dia memahami pembayaran klaim dari pemerintah tersebut kudu ada harus ada pertanggung jawabannya. Tapi dia meminta hal ini jangan datang mengganggu cash flow atau arus kas rumah kecil.

Di sisi lain, Lia meminta panti sakit tetap melakukan pelayanan meski klaim dari pemerintah belum dibayar. Dia harap masalah klaim rumah lara bisa segera selesai.

“Ini sudah utama setengah tahun (tunggakan klaim) kami paham betul, setiap hari kami berkomunikasi dengan teman BPJS, Kemenkes saya sangat terima kasih arah bantuannya, ” kata Lia dalam rapat kerja bergabung Komisi IX DPR RI melalui virtual, Senin (5/7).

Di jalan sama, Wakil Ketua Ijmal Pengurus Besar Ikatan Sinse Indonesia (IDI) dr Slamet Budiarto meminta pemerintah segera membayarkan tagihan rumah kecil. Sebab, jumlahnya sudah triliunan.

Dia menegaskan, saat ini adalah status perang. Namun, klaim sendi sakit yang belum dibayar itu terlihat seperti situasi saat ini sedang lazim saja.

“Ini adalah kondisi perang, tapi kondisi perang diperlakukan bagaikan normal, sehingga tagihan permintaan Covid tahun 2020 jumlahnya triliunan, itu belum bisa diselesaikan, ” kata Slamet.

Wakil Penasihat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, kasus perselisihan terkait klaim pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19 diajukan rumah sakit terhadap pemerintah harus segera diselesaikan. Menurut dia, polemik dispute ini harus dicari kesimpulan agar pelayanan di panti sakit tak terganggu.

Pemerintah dikatakan Eko, harus segera mencarikan solusi terkait persoalan tersebut. Serupa itu juga rumah sakit harus menerapkan tata kelola & bukti pertanggungjawaban yang cantik agar BPJS mudah mencetak klaimnya.

“Tentu saja dalam mekanismenya positif sudah ada juklak & juknis (petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis) yang dibuat pemerintah dalam pencairan taksiran. Anggaran ini penting buat layanan RS dan pula layanan pemerintah untuk klub yang sakit, jadi harusnya segera dicari jalan keluarnya. Jangan sampai layanan terganggu karena dana tidak cair-cair, ” kata Eko saat dihubungi merdeka. com, Selasa (6/7).

Persoalan Pencairan Klaim Vila Sakit

Kementerian Kesehatan membentuk awak dispute di 34 provinsi di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan dispute atau ketidaksepakatan klaim pembiayaan Covid-19 jarang BPJS Kesehatan dengan kemudahan kesehatan. Tim dispute itu dibentuk sesuai Kepmenkes Bagian HK. 01. 07/Menkes/4718/2021 mengenai Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan tubuh (Kemenkes), Rita Rogayah mengatakan, sebelum dibentuk tim dispute seluruh persoalan klaim lantaran 120 cabang BPJS dengan tersebar di Indonesia tersebut diberikan ke Kemenkes. Tatkala sumber daya manusia di Kemenkes untuk menelaah permintaan tersebut terbatas.

“Baru mulai mereka membentuk selama ini enggak ada. Jadi semua masalah itu yang selesaikan pusat tadinya. Kita jalan terus akan tetapi ini kan enggak agak-agak. Berjalan tambah. Setiap kamar nambah. Kita harus mikir BPJS 120 loh cabangnya ini semua berfokus pada pusat enggak akan siap akhirnya kita buat tim dispute provinsi ini terakhir kami buat semester ini mulai Juli ini, ” kata Rita saat dihubungi merdeka. com, Selasa (6/7).

Rita menyebut pihaknya melayani klaim hampir 1. 600 rumah lara menangani pasien Covid-19. Dia mengatakan, ribuan fasilitas kesehatan itu semua bermasalah. Permasalahan belum dicairkannya klaim diajukan rumah sakit salah satunya terkait kelengkapan administrasi.

“Gini masalahnya sungguh tidak lengkap administrasi kepala pun itu sudah dispute. Jadi misalnya nih itu hasil lab-nya belum mendalam nih gitu ya. Itu dispute tuh. Walaupun saja sebetulnya dia tinggal melengkapi satu udah selesai akan tetapi enggak bisa karena BPJS ‘pokoknya gua terima sekali abis udah kalo enggak lengkap tanggung jawab tengah, ” kata dia.

Dia menjelaskan, kaidah itu saat ini bertukar per April 2021. Di mana regulasi yang pertama mengatur administrasi semua diselesaikan di BPJS. Sementara masalah klinis diselesaikan di induk.

“Makanya tersebut sekarang kita minta BPJS seleseain dulu yang kecil-kecil jangan semua lempar ke pusat. Beresin dulu di BPJS. Kurang satu berkas pun pokoknya dispute padahal itu cuma administrasi. Saat ini kita udah perbaiki, administrasi semua di BPJS, yang masalah klinis perdana ke pusat. Sekarang sentral sudah punya cabang nih, cabangnya ya di daerah.

“Dicek teristimewa nanti masuk ke dispute itu dicek lagi kepala. Kalau sudah cocok yaudah ini dicairkan. Kalau belum ini kamu mana nih ini belum lengkap kamu lengkapi dulu. Tapi enggak semua yang masuk ke dispute itu umumnya sesudah dilengkapi bisa jadi dibayar, ” imbuh dia.

Rita pun menodong kepada pihak rumah rendah menyelesaikan perlengkapan yang kurang sehingga tak terjadi akumulasi. Menurut dia, sebagian permintaan yang diajukan rumah sakit yang mencapai Rp2 triliun sudah mulai dicairkan setelah mendapat audit BPKP.

“Kita kan tukar harus ada dasarnya jika belum lengkap kita dengan kena nanti diaudit. Makanya jadi sebetulnya kayak gitu kita semua memperbaiki. BPJS juga iya, rumah melempem iya, Kemenkes juga bercakap-cakap. Tiga-tiganya memperbaiki

Tunggakan Rp2, 56 Triliun ke 909 Panti Melempem

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan seluruh permintaan review daripada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada klaim rumah sakit atas tagihan penggantian biaya pembelaan pasien Covid-19 2020.

Direktur Pengawasan Tempat Sosial dan Penanganan Kesedihan BPKP, Michael Rolandi C Brata mengatakan, review untuk tunggakan klaim rumah melempem tersebut telah tuntas dilaksanakan dalam 4 tahap, berendeng dengan laporan tertanggal 12 April, 21 Mei, 28 Mei, dan 22 Juni 2021.

“BPKP telah menyelesaikan seluruh review yang dimohonkan Kemenkes. Masa ini, per tanggal 27 Juni 2021 tidak tersedia lagi review yang sedang berproses di BPKP, situasi ini bertujuan agar tunggakan tagihan atas layanan vila sakit Tahun 2020 lekas tuntas sehingga tidak menganggu proses perawatan pasien Covid-19, ” katanya, Jakarta , Senin (28/6).

Permohonan review tunggakan tagihan 2020 yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan tubuh adalah sebesar Rp3, 897 triliun dalam 4 periode, termasuk kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan dalam klaim berikutnya sebesar Rp113 miliar. BPKP kemudian melaksanakan review bersandarkan masing-masing asersi dari Departemen Kesehatan tersebut.

“Hasil review BPKP menyimpulkan bahwa tunggakan tagihan yang memenuhi syarat formal untuk dibayarkan adalah sebesar Rp2, 56 triliun untuk 909 Rumah Sakit, termasuk perbaikan lebih bayar senilai Rp760 miliar pada 258 panti sakit, ” ucapnya.

Michael merinci, sebab total 1. 385 sendi sakit yang direview tagihannya, masih terdapat 160 rumah sakit yang belum menutup persyaratan administrasi dengan jumlah tagihan sebesar Rp695 Miliar.

“Total potensi penghematan yang berhasil BPKP temukan sebesar Rp1, 665 triliun, atau 42 upah dari total permohonan reviu tunggakan dari Kementerian Kesehatan tubuh senilai 3, 897 triliun, ” ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui masih memiliki tunggakan untuk pembayaran klaim rumah sakit pasien Covid-19 pada 2020 sebesar Rp2, 69 triliun. Tunggakan ini masuk dalam tahap II yang bakal dibayarkan oleh pemerintah.

“Untuk membayar perawatan pasien tahun 2020 tahap yang kedua sebesar Rp2, 69 triliun sedang dalam proses, ” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam video conference, Jumat (2/7).

Dia mengatakan, pembayaran tunggakan tersebut sedang dalam proses untuk penetapan. Pihaknya saat tersebut bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu mencoba untuk terus memacu pembayaran tunggakan.

Sebab menurut BPKP serta menurut peraturan Menteri Keuangan untuk tunggakan ataupun dalam atas Rp2 miliar kudu dilakukan verifikasi. Pihaknya jugga tidak menampik bahwa ada beberapa tagihan yang ternyata melebihi sehingga kemudian harus dilakukan koreksi.

“Oleh karena itu saat ini dilakukan tim penyelesaian klaim dispute (TPKD) antara induk dan provinsi yang kudu selesai dalam waktu 14 hari dan BPKP lalu melakukan verifikasi tidak bertambah dari 5 hari jadi dasar untuk pembayaran klaim dari perawatan pasien lantaran rumah sakit rumah rendah, ” jelasnya. [gil]

Related Post