Anggaran Kesehatan di 2022 Ditetapkan Rp255, 3 Triliun, Ini Alokasinya

anggaran-kesehatan-di-2022-ditetapkan-rp2553-triliun-ini-alokasinya-1

Merdeka. com – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut, taksiran kesehatan pada RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp255, 3 triliun, atau 9, 4 persen dari belanja negeri. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Dia menyampaikan, untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah jarang lain, antisipasi risiko buah Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan rencana vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk pemeriksaan dan reformasi sistem kesehatan tubuh Indonesia. Kita harus dapat membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat & kompetitif, ” kata Jokowi dalam Penyemapaian RUU RAPBN Tahun Anggaran 2022, ” Senin (16/8).

Pemerintah ingin membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, pengembangan ketahanan kesehatan, peningkatan nilai dan redistribusi tenaga kesehatan tubuh, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.

Pemerintah juga memelihara kesinambungan program JKN beserta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi bermacam-macam institusi.

Tengah untuk anggaran perlindungan baik pada 2022 dialokasikan sebesar Rp427, 5 triliun. Perkiraan ini untuk membantu bangsa miskin dan rentan menutup kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan hendak mampu memotong rantai kemiskinan .

Sejalan dengan kejadian tersebut, untuk mendukung perombakan program perlindungan sosial hendak diarahkan untuk melanjutkan penuntasan Data Terpadu Kesejahteraan Baik (DTKS) dan menyinergikan secara berbagai data terkait.

Kemudian juga menanggung reformasi perlindungan sosial dengan bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Order sesuai dengan Undang-Undang Membentuk Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. [azz]

Related Post