Bertentangan: Dibutuhkan Ketegasan untuk Menyandarkan Perlindungan Pembela HAM

kontras-dibutuhkan-ketegasan-untuk-jamin-perlindungan-pembela-ham-1

Merdeka. com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) MENODAI menetapkan 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM di Indonesia. Wakil Pemimpin Bidang Advokasi Komisi Buat Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pintar Nur Fikri, mengatakan dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menjamin perlindungan pembela hak asasi manusia (HAM).

“Penting untuk ada tanggung jawab negara, setidaknya jaminan pelindungan terhadap para pembela HAM, ” kata Arif Nur Fikri dalam konferensi pers bertajuk ’17 Tahun Mair Munir Said Thalib’ dengan diselenggarakan oleh Komite Aktivitas Solidaritas Untuk Munir (KASUM) dan disiarkan secara tepat di kanal YouTube Jakarta nicus. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (7/9).

Berdasarkan pengamatan Arif, banyak kasus pembela HAM dengan tidak terselesaikan dengan jalan. Sebagaimana peristiwa pembunuhan pelopor HAM Munir Said Thalib pada tanggal 7 September 2004.

Menurut nya, kasus-kasus tersebut menunjukkan contoh berulang dan pertanda bahwa ada ketidakpastian jaminan perlindungan terhadap pembela HAM.

Oleh karena tersebut, Arif berharap agar dialog yang dilakukan oleh Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kejadian pembunuhan Munir dapat menetapkan kasus tersebut sebagai pengingkaran HAM berat.

Penetapan tersebut diyakini sanggup menjadi awal dari janji pemerintah untuk menegakkan garansi pelindungan bagi para pembela HAM.

“Munir merupakan pembela HAM, tempat melakukan kerja-kerja terkait PEDOMAN tapi tidak ada tanggungan terhadap almarhum Munir & pembela HAM lainnya, ” ucap dia.

Setidaknya, kata Arif, penetapan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat dan pengungkapan kasus pembunuhan Munir mematok tuntas dapat mendorong Komnas HAM dan pemerintah buat mengeluarkan aturan-aturan terkait secara jaminan pelindungan hukum untuk para pembela HAM.

“Penting kasus ini untuk diungkap, karena situasi dari kasus ini menggunakan soal jaminan perlindungan kepada pembela HAM, ” kata pendahuluan Arif.

Jalan penyelesaian kasus pembunuhan Munir telah bergulir selama 17 tahun dan akan lama pada tahun 2022. Mau tetapi, guna memastikan kejadian dapat terus berlangsung, KASUM meminta kepada Komnas PEDOMAN untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran PEDOMAN berat.

Aturan terkait kedaluwarsa tidak mau berlaku apabila kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus pengingkaran HAM berat. Akan namun, hingga saat ini, sedang belum dapat diwujudkan lantaran terdapat perbedaan pandangan di antara komisioner Komnas HAM.

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) berisi dari terdiri dari kurang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti KontraS, Imparsial, Amnesty International, LBH Jakarta, dan organisasi lainnya. Beberapa pribadi yang memiliki perhatian pada kasus pembunuhan Munir juga menjadi bagian dari KASUM [lia]

Related Post