Bukti Ahli BPKP Beberkan Aliran Simpanan Terdakwa Korupsi Pasar Manggisan Jember

Bukti Ahli BPKP Beberkan Aliran Simpanan Terdakwa Korupsi Pasar Manggisan Jember

Merdeka. com berantakan Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan Pasar Manggisan dengan digelar di Pengadilan Negeri Aksi Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, kembali mengungkap soal aliran biaya. Hal ini terungkap dari bukti ahli yakni Fatria Murni Yanti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Fatria merupakan satu dari tiga saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jember pada sidang yang digelar pada Selasa (14/07) kemarin. Seperti sidang-sidang sebelumnya, empat terdakwa kasus manipulasi Pasar Manggisan mengikuti persidangan secara daring dari Lapas Kelas IIA Jember.

“Meski dasar kesaksian ini belum mengungkap arus dana ke rekening bupati, namun kesaksian saksi ahli ini berkesesuaian dengan kesaksian yang disampaikan Fariz dalam sidang sebelumnya, ” ujar Zainal Abidin, pengacara Muhammad Fariz Nurhidayat, salah satu dari 4 terdakwa dalam kasus ini, saat dihubungi merdeka. com, Rabu (15/07).

Dalam kesaksiannya dalam hadapan majelis hakim, Fatria menerangkan bahwa kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1, 3 miliar. Hal ini disebabkan penerapan proyek fisik yang tidak siap bahkan mangkrak hingga kini. Selain itu, Fatria juga mengungkap cucuran dana dari Fariz kepada atasannya, Sugeng Irawan Widodo alias Dodik, Direktur dan pemilik PT Maksi Solusi Enjinering. Setoran jika diakumulasi mencapai Rp 3 miliar yang ditransfer Fariz ke rekening awak Dodik disebut sebut dalam petunjuk persidangan siang itu.

“Penyetoran dilakukan oleh Fariz ke rekening Pak Dodik atas tanda perusahaan. Tetapi setoran ini tak hanya untuk kasus ini saja, tetapi juga untuk proyek-proyek lain. Itu berdasarkan pengakuan Fariz, dikerjakan atas nama perusahaan, ” urai Fatria.

Usai mengklarifikasi kepada Fariz, BPKP juga menjelaskan ulang kepada Dodik. Hal itu dilakukan BPKP saat melakukan audit ketika kasus masih dalam tahap penyidikan. BPKP melalui Fatria selalu mengungkap bahwa saat kasus ini mulai diselidiki penyidik Kejari Jember, terdakwa Fariz sempat membayarkan pajak dari sejumlah proyek yang ditangani perusahaan tempat ia bekerja. Jumlahnya mencapai Rp 200 juta. Peristiwa ini karena Fariz kesulitan menghubungi Dodik. Pernyataan ini berdasarkan keterangan silang Fariz dan Dodik yang disampaikan kepada auditor BPKP.

Dalam keterangan sejumlah bukti di persidangan sebelumnya, selain proyek Pasar Manggisan yang berujung ke meja hijau, PT Maksi Penyelesaian Enjinering milik Dodik juga menggarap puluhan proyek lain di Pemkab Jember selama kurun waktu 2017–2018. Puluhan proyek itu terdiri lantaran perencanaan 15 puskesmas; perencanaan rehabilitasi seluruh kantor kecamatan yang tersedia di Jember yang berjumlah 31 kantor; dan perencanaan revitalisasi 12 pasar tradisional se Jember tercatat revitalisasi pasar Manggisan, Kecamatan Tanggul. Keberhasilan Dodik mengerjakan proyek tersebut, menurut keterangan Fariz dan pengacara Dodik, karena Dodik dekat secara bupati Jember, dr Faida.

Pengacara Dodik, Christie Jacobus kemudian mencecar kesaksian Fatria terkait hubungan kerja antara kliennya dengan Fariz. “Dodik mengakui kalau Fariz ini staf freelance yang telah bekerja dengannya lama. Tapi tidak ada kontrak kerja antara Fariz dan Dodik, ” jawab Fitria.

M. Nuril, pengacara dua terdakwa lainnya, yakni Anas Ma’ruf dan Edy Shandy, serupa menanyakan mengenai temuan BPKP perkara aliran dana ke Anas, dalam perkara ini. “Sejauh ini tidak ada temuan aliran dana ke Anas, ” tutur Fitria. Nuril pun mempertegas, bahwa tidak ada aliran dana sepeserpun kepada kliennya itu dan Fatria membenarkan maklumat Nuril tersebut.

Lembaga hakim sempat menanyakan, perincian kerugian negara yang dinikmati empat tersangka dalam kasus ini. Namun BPKP tidak bisa menjelaskan ke mana saja kerugian negara tersebut dibagi ke empat terdakwa.
4 terdakwa dalam kasus korupsi Rekan Manggisan terdiri dari mantan Besar Disperindag Jember, Anas Maruf; pengusaha pelaksana proyek Edy Shandi; konsultan perencana proyek, Sugeng Irawan Widodo alias Dodik; dan bekas anak buahnya, Muhammad Fariz Nurhidayat.

Saksi ahli kedua dengan dihadirkan jaksa dalam sidang merupakan Agus Yusuf Arianto yang ialah ahli dari Lembaga Kebijakan Pemasokan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kepada indah hakim, Agus Yusuf Arianto menerangkan, tentang peran Kelompok Pekerja (Pokja) ULP yang cukup penting dalam urusan pelelangan.

“Anggota Pokja mendapat amanah dari Pemakai Anggaran untuk memilih penyedia & setelah itu melaksanakan kontrak. Pokja harus dapat menjamin penyedia mempunyai kemampuan dan kualitas, ” membentangkan Agus.

Peran pokja, menurut Agus adalah mengklarifikasi kebenaran teknis penawaran dari peserta lelang. “Mengecek kualifikasi yang sah & benar, menghubungi direkturnya. Kalau itu tidak benar ya berarti bongak. Tugas pokja adalah memastikan bukti data yang disampaikan, ” urai Agus.

Hal itu berdasarkan standart biding (lelang) yang ditetapkan LKPP. Yakni penyedia bahan dan jasa untuk proses keterangan, mengharuskan direktur utama si obat harus hadir langsung. Kalau tak bisa, dapat diwakilkan dengan tulisan kuasa.

Sejumlah pejabat Pemkab Jember yang menjadi anggota Pokja ULP sudah diperiksa Kejaksaan, dan dihadirkan dalam persidangan pekan lalu. Ketua Pokja Lelang di dalam proyek Pasar Manggisan adalah Danang Andriasmara yang kini menjabat jadi Kabag Umum di Pemkab Jember. Danang sudah beberapa kali menjadi saksi, baik di kejaksaan maupun di persidangan. Adapun pengguna perkiraan dalam proyek ini adalah mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, Anas Maruf dengan juga telah menjadi terdakwa.

Adapun saksi ahli ketiga adalah Akhmad Hasanuddin yang ialah ahli kontruksi bangunan dari Fakultas Teknik Universitas Jember.

Menanggapi kesaksian tiga saksi cakap tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jember, Setyo Adhi Wicaksono menyatakan bahwa kesaksian itu sudah sesuai dengan BAP yang disusun jaksa. “Kami harap, majelis hakim bisa mempertimbangkan keterangan yang disampaikan ahli. Berkaitan dengan bagian pasal dan fakta dalam dakwaan JPU. Guna pembuktan perkara tersebut, ” pungkas pria yang selalu menjadi Kasi Pidsus Kejari Jember ini.

Sidang urusan korupsi Pasar Manggisan akan dilanjutkan pada Selasa (21/07) pekan pendahuluan. Agendanya yakni keterangan saksi menggali yang akan dihadirkan oleh per terdakwa. Namun jika tidak tersedia saksi meringankan, sidang akan beragendakan pemeriksaan silang antar empat terdakwa. [cob]

Related Post