Disnakertrans DIY 29 Pengaduan Pembayaran THR, 3 Laporan Sendat ke Polisi

disnakertrans-diy-29-pengaduan-pembayaran-thr-3-laporan-lanjut-ke-polisi-1

Merdeka. com porakporanda Sebesar 29 pengaduan terkait urusan pembayaran Tunjangan Hari Awam (THR) masuk ke Jawatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Perusahaan (diadukan) ada yang kategori besar dan ada yang mikro mungil. Sebagian besar adalah kongsi yang bergerak di bidang pariwisata, ” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kegiatan Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo di Yogyakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (4/5).

Menurut Bowo, lantaran 29 aduan yang meresap dari lima kabupaten/kota, lima di antaranya sudah jadi dan mencapai kesepakatan antara pihak buruh dengan manajemen perusahaan.

Selebihnya ada yang dalam jalan dialog, masih dalam pemanggilan pihak terkait, serta ada yang berlanjut ke metode penegakan hukum.

Ia mencatat ada tiga laporan pengaduan yang berlanjut ke proses penegakan asas karena tidak tercapai kata sepakat atau perusahaan tidak menutup regulasi terkait pembayaran THR.

“Penegakan norma bisa sampai pemberian sanksi. Kami bisa merekomendasikan ke Dinas Perizinan untuk menanggalkan atau membekukan izin usaha perusahaan, ” kata tempat.

Ia mengutarakan, berdasarkan keterangan sejumlah tadbir perusahaan yang diadukan, sama sedang mengalami kendala pada pemenuhan THR.

Sebagian di antaranya, mengiakan sanggup membayarkan tunjangan tersebut asalkan dilakukan dengan jalan dicicil. “Padahal sesuai preskripsi THR tidak boleh dicicil, ” kata dia.

Di tengah suasana Pandemi Covid-19 seperti zaman ini, ia berharap pengusaha dan buruh bisa silih memahami. Berdasarkan Surat Informasi (SE) Menaker, besaran & waktu pemberian THR sanggup mengacu kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pekerja.

“Tetap menekankan pembalasan pada H-7 lebaran. Seandainya ada perusahaan yang belum sehat karena dampak Covid-19 maka bisa diberi kelonggaran H-1 Lebaran, dengan daftar harus menyampaikan laporan keuangan dan ada kesepakatan perusahaan dengan pekerja, ” prawacana Bowo. [rhm]

Related Post