Distributor di Gianyar Dapat Insentif Bebas PPN hingga Oktober 2021

pedagang-di-gianyar-dapat-insentif-bebas-ppn-hingga-oktober-2021-1

Merdeka. com – Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Poin (PPN) atas sewa ruangan atau bangunan kepada para pedagang di mal hingga pasar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK, 010/2021 tentang pajak pertambahan biji atas penyerahan jasa kontrak ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021.

“Insentif itu diberikan untuk PPN dengan terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan kamar November 2021, ” kata Kepala KPP Pratama Gianyar Moch Luqman Hakim, Selasa (10/8).

Ia menerangkan, pedagang eceran yang dimaksud adalah pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan bahan atau jasa kepada konsumen akhir. Sementara untuk gedung atau ruangan yang dimaksud dalam insentif ini sanggup berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, kemudahan apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas pemindahan publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.

Kemudian, untuk sektor perdagangan eceran menjadi salah kepala sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Adanya pembatasan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk menghindari kerumunan mengakibatkan beberapa besar konsumen beralih menggunakan platform online, dari di datang langsung ke toko atau gerai yang tersedia.

“Hal tersebut mengakibatkan omset para pengusaha di sektor ini melandai drastis. Terlebih pengusaha dengan bergerak pada sektor tersebut lebih banyak diisi sebab pengusaha yang tergolong cara mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di sisi asing, para pengusaha tersebut langgeng harus membayar gaji pegawai serta biaya sewa berasaskan penggunaan gerai atau toko yang digunakannya, ” imbuhnya.

Pihaknya selalu menyambut baik adanya kecendekiaan pemberian insentif ini. Sebagai unit vertikal DJP, KPP Pratama Gianyar memiliki daerah kerja yang cukup luas, meliputi Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa meringankan beban para karakter usaha perdagangan di wilayah kerjanya yang banyak bergantung pada sektor pariwisata.

“Sektor perdagangan, terutama yang bersinggungan dengan wisata mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya gerai atau toko yang tutup akibat minimnya pemasukan, ” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, memang di masa pandemi ini, ratusan gerai terancam berhenti beroperasi akibat berbagai ketidakpastian yang ada. Penyebab utama tutupnya gerai atau toko itu adalah akibat tingginya bea sewa yang tidak tertutupi oleh minimnya pendapatan.

Sementara, adanya insentif PPN atas sewa ini diharapkan dapat membantu para-para pelaku usaha agar sanggup bertahan di masa pandemi.

“Insentif kontrak ini bertujuan untuk meringankan beban para pelaku jalan khususnya menyangkut biaya kontrak toko atau gerai, dengan adanya kebijakan ini diharapkan perputaran ekonomi dapat terus berlanjut dan bertumbuh, ” ujarnya.

Ia juga mengatakan, beberapa kejadian yang perlu menjadi menjawab bagi pengusaha kena retribusi yang melakukan penyerahan pertolongan sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, tetap membuat faktur pajak serta laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Lalu, laporan realisasi tersebut dibuat setiap masa pajak cocok dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Selain itu, andaikata pengusaha kena pajak dengan melakukan penyerahan jasa kontrak ruangan atau bangunan pada pedagang eceran tidak mencetak faktur atau menyampaikan masukan realisasi PPN ditanggung pemerintah, maka dianggap tidak menunggangi insentif PPN ditanggung pemerintah.

Kemudian, pemberian insentif ini menjadi pelengkap enam insentif sebelumnya yang sudah dimanfaatkan oleh wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK, 03/2021. Dua di antaranya adalah insentif pajak bayar atau PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP dan insentif pajak daya mikro kecil menengah atau UMKM yang menyasar kaum kecil dan UMKM. [cob]

Related Post