ICW Desak Dewas KPK Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli ke Polisi

Merdeka. com awut-awutan Nusantara Corruption Watch (ICW) mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera menindaklanjuti putusan pengingkaran etik berat dengan membuat laporan petugas terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

“Dewan pengawas KPK harus cepat melaporkan Lili Pintauli Siregar ke kepolisian , ” kata Pengkaji ICW, Kurnia Ramadhana di konferensi pers koalisi asosiasi sipil terkait ‘Putusan Dewas KPK Cederai Keadilan Publik’ di Jakarta , Rabu (1/9).

Kurnia menegaskan, pengingkaran yang dilakukan Lili bukan hanya terkait sanksi etos namun juga bersinggungan secara tindakan pelanggaran pidana.

“Ada Pasal 36 dan Pasal 65 yang menyebutkan adanya larangan untuk komisioner untuk mengadakan hubungan langsung maupun tidak tepat. Tidak langsung saja dikategorikan berat juga apalagi dia (Lili), sampai WhatsApp atau menjalin komunikasi langsung secara Wali Kota Tanjung Rumah Syahrial waktu itu, ” ujarnya.

ICW menilai pelanggaran etik yang dilakukan Lili tidak lulus hanya diganjar dengan azab etik berupa pemotongan honor sebesar 40 persen lantaran gaji pokok.

“Mengapa hubungan langsung tidak langsung diatur dalam tindak pidana itu mengartikan kelakuan itu merupakan perbuatan dengan sangat serius. Kalau tidak serius ya tinggal menaruh saja ke etik, tidak ada masuk ke ranah pidananya, ” ujarnya.

Kurnia menegaskan sebab Lili sudah dinyatakan benar bersalah sehingga bisa dianggap telah melanggar pidana. Terlepas dari hal pertimbangan mengutamakan maupun meringankan, karena nyatanya Lili telah dinyatakan melanggar etik.

“Jadi secara hukum setiap masyarakat negara mengetahui adanya sejenis kejahatan wajib hukumnya melaporkan ke penegak hukum, ” tuturnya.

“Apa buktinya? enggak usah banyak-banyak bawa saja hasil vonis Dewas itu ke kepolisian itu bukti konkret pengingkaran Lili Pintauli, ” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan Wakil Kepala KPK Lili Pintauli Siregar telah melanggar kode pandangan hidup pimpinan KPK. Lili diberikan sanksi berat berupa pengeratan gaji pokok 40 upah selama 12 bulan.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pengeratan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 kamar demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis, ” kata Tumpak saat membaca putusan dengan disiarkan secara virtual, Senin (30/8).

Menurutnya, Lili terbukti bersalah melayani pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Lili dinyatakan bersalah karena berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Hal ini sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat dua huruf b dan a. Kemudian, Peraturan Dewas Nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik & pedoman perilaku KPK.

Adapun Lili sebelumnya dilaporkan ke Dewas karena diduga berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial terkait penyelidikan urusan dugaan jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan, ada beberapa peristiwa yang meringankan hukuman Lili. Salah satunya, Lili belum pernah dijatuhi sanksi nilai.

“Hal-hal dengan meringankan terperiksa mengakui perbuatannya dan terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik, ” ujarnya.

Tengah itu, hal-hal yang mengutamakan hukuman Lili yaitu, tidak memberikan contoh yang elok sebagai Pimpinan KPK. Dewas juga melihat Lili tak menunjukkan penyesalan usai menentang kode etik.

“Hal-hal yang memberatkan terperiksa tidak menunjukkan penyesalan berasaskan perbuatannya, terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi model dan teladan dalam pengoperasian IS KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya, ” kata Albertina. [bal]

Related Post