Indonesia Diyakini Bisa Buat Strategi Tunggal Tangani Corona

Indonesia Diyakini Bisa Buat Strategi Tunggal Tangani Corona

Mandiri. com – Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan kalau Indonesia bisa mengembangkan model tunggal dalam penanganan Covid-19. Dengan kata lain, tidak perlu mengikuti model-model penyelesaian yang dilakukan di negeri lain. Saat ini terdapat dua rancangan model penyelesaian dalam menghadapi wabah penyakit Covid-19. Model baru merupakan model yang dijalankan pada China. Sementara model kedua adalah penanganan yang dilakukan Korea Daksina.

China mengutamakan ideal kepemimpinan komando, koordinasi dan perencanaan tersentral dengan fokus tujuan menyelamatkan nyawa, kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pola penanganannya bersifat relatif koersif seperti karantina wilayah secara total di Wuhan. Semua pelaksanaannya dengan detail diperhatikan Presiden Xi Jinping.

Model kedua ialah pola penanganan Korea Selatan. Sebagai salah satu negara yang diakui berhasil menangani wabah Covid-19,, membuktikan pentingnya kepercayaan publik di periode pandemi. Pasalnya, negara ini lulus melandaikan kurva kasus baru virus corona.

“Dalam situasi Indonesia, dengan mempertimbangkan kultur dengan majemuk, sistem politik dan denah demografi penduduk, model penyelesaian istimewa Indonesia tersendiri perlu untuk terlihat sehingga menjadi acuan bersama. Indonesia memiliki pola kultur modal sosial khas Indonesia yang disebut mengangkat royong sehingga terbentuk menjadi resiliensi komunitas, ” kata Ketua Policy Center ILUNI UI, Jibriel Avessina, dalam diskusi ‘Kertas Kerja Policy Center ILUNI UI: Rekomendasi Kecendekiaan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia’, Sabtu (9/5).

Gotong royong sebagai modal sosial istimewa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memukul Covid-19. Pemerintah perlu menyusun semacam template sosial kemitraan antara negeri, badan penanggulangan bencana, dan publik lokal sehingga memiliki infrastruktur baik kuat.

Berbeda secara praktik model China dan Korea, dalam konteks Indonesia, benturan kelompok politik menjadi permasalahan yang lulus besar dalam memahami bagaimana kebijakan negara diambil terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Selain tersebut, kontrol yang efektif dalam ikatan antara pemerintah pusat dan negeri daerah (pemda) dalam pengambilan kebijakan secara detail, belum berjalan tertib. Pada awal pandemi, kerap terlihat kebijakan pemerintah daerah pada kaum wilayah yang berbeda dengan negeri pusat, ” tuturnya.

Di tempat sama, Ketua ILUNI UI Rahmat Yananda menegaskan bahwa solidaritas terpimpin menuntut adanya kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan kolaboratif punya perut arah vertikal dan horizontal. Secara vertikal di level perencanaan berada dalam wewenang pemerintah pusat, tapi secara horizontal ada di Pemda dan unit terkecil hingga level warga.

“Bagi saya tinggal di-frame saja mana posisi pemerintah pusat dalam definisi kolaboratif itu, mana peran pemerintah daerah. Apalagi kita punya UU jadi payung untuk itu, yaitu UU pemerintahan daerah, ” ungkapnya.

Menurut Rahmat, Indonesia perlu mempersiapkan langkah antisipatif untuk bertemu situasi serupa di masa pendahuluan dengan mengambil pelajaran dari Covid-19.

“Yang saya mau pastikan apakah yang kita kerjakan hari ini membantu menyiapkan muncul ke masa depan menghadapi situasi ini. Itu jauh lebih istimewa. Misalnya apakah cuci tangan telah jadi gaya hidup. Apa pakai masker sudah jadi gaya tumbuh. apakah bantu tetangga sudah maka gaya hidup. Apakah memfokus kembali sektor ekonomi ke sektor pertanian akan jadi pilihan kebijakan. Lebih baik begitu, ” imbunya.

Sebab, dalam pandangan dia, ada keyakinan bahwa situasi umum setelah pandemi Covid-19 adalah status seperti sebelum Covid-19. Padahal sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 akan menjadikan situasi normal yang baru nama lain new normal.

Hal inilah yang tidak saja harus dipahami dengan baik. Selain tersebut, tentu juga harus dipersiapkan semenjak saat ini apa yang mesti dilakukan dalam kondisi new wajar tersebut.

Rahmat juga menyoroti kebijakan pemerintah yang sedang sulit melepaskan mindset ekonomi dalam menangani Covid-19.

“Pertama yang mesti kita lihat, pandemi ini tidak berdiri sendiri. Kita berangkat dari situasi sebelumnya. Setelah Pemilu presiden 2019, ada kaum hal yang mesti kita mendapati bahwa prioritas pemerintahan baru tersebut adalah ekonomi. Yang ternyata 5 tahun sebelumnya pertumbuhannya sudah menemui new normal. Enggak bisa lagi tumbuh di atas 5 tip. Jadi new normal di Indonesia itu bisa setelah pandemi, akan tetapi telah terjadi di ekonomi kita, ” kata Rahmat.

Pola pikir mengedepankan ekonomi itu bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah di fase-fase introduksi perkembangan pandemi Covid-19. Saat tersebut, pemerintah justru mendorong perkembangan ekonomi, misalnya sektor pariwisata.

“Jadi prioritas rezim ini ke depan adalah ekonomi. Masalah terbesarnya apa, anggaran atau duit. Kamu ingin memaksimalkan ekonomi enggak punya duit makanya mengundang investasi. Itulah mindset di Desember akhir (2019) dan Januari itulah mindset pemerintahan ini, bahwa kita tetap kudu bergerak memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia. Makanya keluar pernyataan-pernyataan soal tentu mengundang pariwisata, segala macam. ”

Karena itulah, Kebaikan melihat bahwa kebijakan terkait penanganan Covid-19 terkesan terpusat pada pemerintah pusat. Sementara Pemerintah daerah memperoleh ruang yang tidak terlalu longgar untuk mengambil keputusan dalam pengerjaan Covid-19. [cob]

Related Post