Kemendikbud Harus Terus Evaluasi & Mengamati Sekolah Tatap Muka di Daerah Kuning

Kemendikbud Harus Terus Evaluasi & Mengamati Sekolah Tatap Muka di Daerah Kuning

Merdeka. com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan bahwa sekolah dengan berada di zona kuning mampu melakukan pembelajaran tatap muka pada tengah pandemi virus corona (Covid-19). Zona kuning berarti wilayah secara risiko penyebaran Covid-19 rendah.

Ketua Departemen Penelitian serta Pengabdian Masyarakat PB PGRI, Catur Nurrochman Oktavian, memahami kebijakan yang diambil pemerintah dikarenakan berbagai asas dikemukakan. Tetapi, katanya, perlu kehati-hatian ketika sekolah kembali dibuka, agar tidak menjadikan sekolah sebagai klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

Menurutnya, Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting untuk memastikan kegiatan sekolah di zona kuning mematuhi protokol kesehatan yang ada seolah-olah kesiapan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, thermo gun. Pokok kesehatan dan juga keselamatan pengikut serta guru adalah prioritas pokok.

“Selain berkoordinasi dengan Pemda, Kemendikbud juga perlu memeriksa dan melakukan evaluasi terus menerus agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Apabila terlihat kasus, maka kegiatan belajar tatap muka harus diberhentikan kembali, ” ungkap Catur saat dihubungi langgas. com, Sabtu(8/8).

Diakuinya, di satu sisi kebijakan tersebut menjadi jawaban permasalahan yang lahir akibat Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti murid yang tidak memiliki ponsel, biaya kuota dan terbatasnya jaringan internet. Di sisi lain, kondisi ini bisa menjadi masalah perdana jika protokol kesehatan tidak dijalankan dengan tepat dan ketat.

“Pemerintah pasti telah mengindahkan berbagai keluhan dari banyak pihak terkait PJJ. Namun, mengizinkan penelaahan tatap muka juga bukanlah sebuah persoalan mudah. Karena itu, seluruh pihak perlu berperan untuk memper pembelajaran yang terbaik dengan menempatkan perlindungan kesehatan kepada guru dan murid sebagai prioritas utama, ” jelas Catur.

Had 2 Agustus 2020, terdapat 163 daerah yang masuk zona kuning yang akan bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Terhadap sekolah-sekolah itu, dibutuhkan pengawasan secara periodik serta ketat ketika keputusan ini kesimpulannya diberlakukan.

“Apabila Pemda memang mengizinkan sekolah kembali dibuka, maka semua pihak harus positif pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan, ” lanjutnya.

Reporter Magang: Febby Curie Kurniawan [lia]

Related Post