Korupsi APBDesa Capai Rp641 Juta, Eks Kades di Ogan Ilir Dibui

Korupsi APBDesa Capai Rp641 Juta, Eks Kades di Ogan Ilir Dibui

Merdeka. com awut-awutan JH (42), mantan Kepala Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap polisi atas kejadian tindak pidana korupsi penyimpangan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 2018. Tak tanggung-tanggung, dana yang digelapkan mencapai Rp641 juta.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi mengungkapkan, perbuatan tersangka dilakukan ketika masih menjabat Kades Arisan Gading periode 2014-2019. Urusan ini mulai terungkap pertengahan tarikh lalu dan tersangka bersama tanggungan sempat kabur ke Jakarta untuk menghindari polisi.

“Setelah awak ketahui persembunyiannya di Jakarta, tersangka kami ringkus dan ditahan perlu kelancaran proses penyidikan, ” ungkap Supriadi, Rabu (17/6).

Dia menjelaskan, tersangka melakukan tanduk melawan hukum dalam beberapa urusan. Yakni dua kegiatan tidak sebati volume fisik, dua kegiatan fiktif dan melakukan penyimpangan dana BUMDes.

Modus yang dimanfaatkan tersangka adalah membuat laporan pertanggungjawaban lebih kecil dari yang tercatat dalam tanda terima, membuat laporan pengeluaran anggaran tetapi tidak tersedia kegiatan, dan memanipulasi dokumen informasi pertanggung jawaban keuangan (LPD) cantik dana desa, alokasi dana dukuh maupun siltap, berupa tanda tangan palsu penerima yang namanya tercatat di laporan.

Tempat Arisan Gading memperoleh APBDesa 2018 dan masuk ke rekening dana desa sebesar Rp1. 107. 930. 000. Terdiri dari Dana Kampung APBN Rp698. 347. 000, Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Ogan Ilir Rp348. 083. 000, bayar tetap atau tunjangan perangkat desa dan BPD triwulan IV tarikh 2016 Rp11. 700. 000, dan penghasilan tetap atau tunjangan set desa dan BPD triwulan III dan IV tahun 2017 Rp49. 800. 000.

“Dari hasil perhitungan Inspektorat Ogan Ilir diperoleh kerugian negara mencapai Rp641. 420. 565, ” terangnya.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancamannya paling singkat empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. [cob]

Related Post