KPK Pantau Program Bansos Covid-19 Pemprov DKI Jakarta

Merdeka. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi serta supervisi program bantuan baik (bansos) di Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI Jakarta di rangka penanganan pandemi Covid-19. Rapat digelar secara daring pada Selasa, 29 Juni 2021.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Dwi Aprillia Linda Astuti menyebut program monitoring evaluasi program bansos ini sudah dikerjakan KPK sejak tahun 2020.

“Dan kita menemukan banyak kendala serupa cleansing data karena memperlawankan data dengan Kementerian Sosial. Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan lantaran rekan-rekan Pemprov untuk bersama-sama kita cari solusinya, ” ujar Linda saat menggelar rapat.

Linda menyebut, rapat bertujuan untuk mendengar langsung dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos, detil perjumlah tahapan, mekanisme dan bagian lingkup pekerjaan, nilai di setiap kontrak setiap rekanan dan prestasi serta mekanisme penjagaan pelaksanaan.

Besar Dinsos Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan pagu anggaran bansos sembako warga terdampak Covid-19, ATK, insentif petugas dan konsumsi rapat tahun 2020 untuk menyeluruh 11 tahap penyaluran yakni sebesar Rp 3, 68 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp 3, 66 triliun. Sedangkan realisasi buat sembako saja sebesar Rp 3, 65 triliun.

Sementara, alokasi perkiraan untuk 4 tahap pembagian bansos tunai tahun 2021 sebesar Rp 1, 55 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1, 19 triliun.

Premi menjelaskan Dinsos DKI Jakarta di dalam hal pengadaan barang dan jasa bansos Covid-19 tak mengadakan subkontrak kepada vendor, hanya penyedia langsung yang mengadakan kontrak dengan Dinsos dan dipilih dengan tata cara penunjukan langsung.

Tiga rekanan terpilih, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Nilai persetujuan Perumda Pasar Jaya buat penyaluran 11 tahap secara jumlah paket sebanyak 10. 103. 259 sebesar Rp 2, 85 triliun.

“Sedangkan nilai perikatan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk penyaluran tahap 3 dan 4 dengan jumlah paket sebanyak satu. 236. 125 sebesar Rp 370 miliar. Sementara ukuran kontrak PT Trimedia Imaji Rekso Abadi untuk penyaluran tahap 6-11 dengan total paket sebanyak 1. 418. 096 sebesar Rp 425 miliar, ” kata Persen.

Premi membaca, mekanisme yang dilakukan Dinsos di antaranya meminta pendampingan Inspektorat dan Kejaksaan Mulia DKI Jakarta. Dinsos pula melakukan tertib administrasi penjatahan paket sembako sesuai SOP Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020.

“Dinsos juga melengkapi pertanggungjawaban pendistribusian dokumen Berita Kegiatan Serah Terima (BAST) & Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pada setiap tahap kurun penyedia dengan Dinsos, jarang Ketua RW dan Dinsos, serta antara RT dengan Keluarga Penerima Manfaat, ” kata Premi.

Menurut pejabat pembuat kontrak (PPK) pengadaan bansos Covid-19 DKI Jakarta Ika Yuli Rahayu, menjelaskan lebih detil terkait penerima manfaat. Tempat menyebut, wilayah yang beririsan dengan bantuan Kementerian Baik atau bantuan Presiden (banpres) yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, & Jakarta Selatan.

“Apabila warga sudah menyambut dari banpres, PKH, atau bantuan rutin lain lantaran Kemensos, tidak boleh dapat lagi dari bansos Daerah. Untuk wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur asli dapat bansos keseluruhan, ” kata Ika.

Untuk mengawasi penyaluran bansos, Ika menjelaskan, Dinsos mempekerjakan 850 orang disebar ke 267 kelurahan sebagai narahubung warga selama 2 hari permasing-masing tahapan. Perhitungan dorongan yaitu Rp 150. 000 perhari untuk 11 tahap. Sedangkan untuk pengawasan terhadap bantuan Presidem, Dinsos tidak dilibatkan.

Ika menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa nilai kontrak terbesar dialokasikan bagi Perumda Pasar Jaya adalah sebab Perumda Pasar Jaya merupakan BUMD dan juga pemasok ritel terbesar di DKI.

Muhammad Hanad Haifani selaku Inspektur Pembantu V pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh SKPD/UKPD di bidang Kesejahteraan menyatakan bahwa Inspektorat telah melangsungkan pendampingan terhadap program bansos tahun 2020 diantaranya mengabulkan reviu data penerima banos, monitoring bansos dan post audit bansos.

Hasil audit yang dikerjakan Inspektorat, BPK dan BPKP terhadap program Bansos Covid-19 tahun 2020 tidak ada temuan yang signifikan, hanya data yang masih perlu diperbaiki. Namun, untuk audit Perumda Pasar Jaya sendiri belum selesai dilakukan.

Merespon paparan mengenai penyaluran bansos tahun 2020, KPK memberikan pendapat bahwa penyaluran dalam bentuk natura lebih berisiko dan penuh kendala. Satu diantara titik rawan dalam penyaluran bansos natura adalah pada pemilihan vendor mengingat mekanisme penunjukan langsung.

Terakhir, KPK menyarankan untuk penyaluran bansos 2021 antara lain agar cleansing data dan rekonsiliasi dengan berkala menjadi kekuatan utama. Sedangkan untuk dana dengan tidak tersalurkan harus secepatnya dikembalikan ke rekening Dinsos.

“Selain tersebut, dalam melakukan distribusi bansos, diharapkan Inspektorat tetap melangsungkan pendampingan pada saat perencanaan dan pelaksanaan termasuk melakukan post-audit dalam rangka evaluasi, ” kata Linda. [ded]

Related Post