LPSK Paparkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ke DPR

lpsk-paparkan-rencana-strategis-tahun-2020-2024-ke-dpr-1

Merdeka. com – Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK) memaparkan tiga rencana strategis lembaga itu saat rapat dengar pendirian dengan Komisi III DPR RI.

“Peningkatan kualitas layanan dan akses perlindungan saksi dan korban, penguatan kelembagaan, dan pertolongan manajemen organisasi menjadi 3 hal utama rencana strategis, ” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo melalaikan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta dilansir Jarang, Rabu (8/9).

Ketiga hal tersebut dituangkan dalam strategi besar serta arah kebijakan rencana penting LPSK 2020 hingga 2024. Kualitas layanan perlindungan bukti dan korban memperlihatkan diagram peningkatan yang tergambar mencuaikan survei kepuasan masyarakat, efektivitas saksi dalam menyampaikan keterangan, pembayaran kompensasi korban, pemberian rehabilitasi psikososial berupa kanal pendidikan, renovasi rumah & permodalan hingga pemberian tumpuan media bagi korban dengan tidak ditanggung BPJS.

Dalam pertemuan itu, LPSK menyoroti hak buat mendapatkan kompensasi bagi objek tindak pidana pelanggaran PEDOMAN berat dan terorisme.

Berdasarkan undang-undang, objek terorisme sudah mendapatkan bangun termasuk korban yang datang dari peristiwa sebelum adanya UU Perlindungan Saksi serta Korban.

“Kondisi berbanding terbalik dengan korban pelanggaran HAM berat dengan sampai saat ini belum bisa merasakan kompensasi kelanjutan belum adanya kebijakan pemerintah, ” kata Hasto.

LPSK memandang perlu adanya penguatan wewenang dengan melakukan perubahan kedua untuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain terpaut dengan penghargaan, perlindungan serta perlakuan khusus bagi saksi pelaku (justice collaborator).

Selain itu, pengoperasian pembayaran restitusi serta menetapkan ada regulasi di level pemerintah agar pemenuhan benar kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat terealisasi.

LPSK juga menekankan pentingnya penguatan sumber gaya manusia mengingat beban kerja staf di lembaga tersebut cukup tinggi. Sebagai patokan satu orang staf mengerjakan 84 orang.

“Total staf ada 224 orang dengan menangani 3. 000 orang atau aman dalam setahun. Hal tersebut akan sangat memengaruhi nilai perlindungan dan pelayanan, ” ujar Hasto.

Hal pentingnya lainnya, menurut nya, ialah dalam konteks pengembangan kualitas layanan perlindungan bukti dan korban melalui ketersediaan anggaran guna memberikan perlindungan yang maksimal.

Ia mengatakan bahwa tuntutan perlindungan ke LPSK datang dari berbagai daerah. Tetapi, saat ini LPSK sedang tersentralisasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, menetapkan perluasan akses dengan membuat perwakilan di 12 provinsi.

Hasto selalu menyinggung penguatan tata kelola sistem perlindungan dengan menggunakan teknologi informasi dan hubungan untuk kerja-kerja perlindungan menjadi suatu keharusan.

“LPSK memandang pola pelestarian konvensional perlu dikembangkan atau dikombinasikan dengan teknologi fakta dan komunikasi, ” katanya.

LPSK selalu memandang perlu adanya pengukuhan manajemen kelembagaan dan dukungan manajemen organisasi LPSK. Kejadian itu perlu diwujudkan dalam bentuk penambahan kedeputian di struktur organisasi lembaga. [ray]

Related Post