Menteri Bahlil Pastikan OSS Tidak Ambil Kewenangan Perizinan Daerah

menteri-bahlil-pastikan-oss-tak-ambil-kewenangan-perizinan-daerah-1

Langgas. com – Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan Pemerintah Tengah tidak mengambil alih proses pemberian izin para besar daerah. Semua kewenangan tersebut tetap menjadi hak pemerintah daerah meskipun dalam metode perizinan menggunakan sistem dengan dibuat pemerintah pusat yakni Online Single Submission (OSS).

“Sesuai suruhan presiden tidak ada persetujuan yang ditarik dari persetujuan daerah ke Pusat. Tak ada, semua di daerah, ” kata Bahlil pada Jakarta , Senin (9/8).

Hanya saja, lanjut Bahlil, aplikasi ini memberikan periode selama 20 hari pada pemerintah daerah dalam menetapkan pemberian izin. Hal itu diatur dalam Norma, Penopang, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi proses perizinan yang memiliki resiko tinggi.

“Cuma kami atur di NSPK, contoh NSPK 20 hari syarat sudah terpenuhi dan kemudian besar daerah tidak keluarkan kerelaan maka kita gunakan itu sebagai fiktif positif di PP 5, ” sebutan dia.

Era menjadi pengusaha pun Bahlil mengaku tidak pernah terang terkait prosedur fiktif nyata tersebut. Namun ketika menjadi bagian dari pemerintah, ternyata ada aturan fiktif membangun.

“Saya dulu enggak pernah tahu khayali positif, begitu masuk pemerintah baru tau, ” logat dia.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini mengatakan sebagaimana arahan Pemimpin Joko Widodo, proses mas izin tidak boleh dipersulit pemerintah. Sebab dengan membekukan pemberian izin, maka setara saja dengan menahan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan order, dan menahan tingkat perubahan EODB.

“Izin jangan kita tahan, menahan izin sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi, menahan izin sama dengan menahan pendirian lapangan pekerjaan, menahan kerelaan sama dengan menahan tingkat perbaikan EODB, ” cakap tempat

Namun, dia menyadari tidak semua pengusaha baik dan menawan. Sehingga dia akan bertindak kepada perusahaan yang suram diatur, namun tetap bertemu dengan prosedur yang tersedia. “Jadi kalau (ada pengusahanya) pencak silat, kita pencak silat sedikit. Selama sedang di periode NSPK, tercatat penyelenggara negara di tingkat kabupaten, kota, provinsi, ” tandasnya. [azz]

Related Post