Negeri Beri Insentif untuk Industri Media, Ini Detailnya

Negeri Beri Insentif untuk Industri Media, Ini Detailnya

Mandiri. com – Pemerintah memastikan industri media akan menerima sejumlah insentif guna menyalahi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para-para pekerjanya imbas pandemi Covid-19.

Mengutip keterangan resmi, pemberian insentif tersebut dikemukakan oleh Gajah Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta , Jumat (24/7) berarakan.

Nuh mewakili Balai Pers menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberi perhatian kepada nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi.

“Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya negeri dalam menangani pandemi covid-19, ” kata Nuh.

Mengacu pada hasil pertemuan, rincian insentif yang diberikan pemerintah kepada industri media ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah akan menganulir pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kertas koran sebagaimana dijanjikan Pemimpin Jokowi sejak Agustus 2019.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan patokan media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalaikan Kementerian Keuangan, akan mengupayakan metode penundaan atau penangguhan beban elektrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan sumbangan BPJS Ketenagakerjaan selama 12 kamar untuk industri pers dan pabrik lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembalasan premi BPJS Kesehatan bagi praktisi media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan.

7. Pemerintah bakal menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada jalan lokal.

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Badan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, serta Asep Setiawan.

Selain itu, hadir para perwakilan bagian Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sentral Atal S Depari, Ketua Lembaga Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI). [idr]

Related Post