Negeri Harus Ratifikasi Konvensi ILO Agar Perlindungan Pekerja Migran Terjamin

Merdeka. com – Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Achdianto Ilyas Pangestu mengatakan, tujuan sebab upaya penanganan kasus eksploitasi kepada ABK asal Indonesia di kapal berbendera China harus berujung pada pemenuhan hak-hak mereka.

“Target kita seperti yang saya sampaikan. Bahwa pertama pemenuhan sah, ” ungka dia dalam permufakatan virtual, Kamis (7/5).

Tujuan berikut terkait tindakan jelas terhadap kapal-kapal yang melakukan memakai tersebut. Jika setelah kejadian ini tidak ada perbaikan dalam perlakuan terhadap pekerja migran, maka hukuman tegas seperti dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) harus dilakukan. “Bagaimana kapal-kapal ini kedepannya kalau tak ada perbaikan, kita masukkan di dalam blacklist internasional, ” ujarnya.

Kasus ini harus menjelma momen pembenahan di dalam negeri. Sejatinya perlindungan terhadap para pekerja migran dimulai dari tahap perekrutan yang terjadi di Indonesia.

“Kemudian ketiga bagaimana pada negeri sejatinya perlindungan itu kudu dari mulai perekrutan. kemudian anju berbentuk pelatihan kemudian penempatan. Siap regulasi di Indonesia memang sedang perlu banyak pembenahan, ” mekar dia.

“Kadang-kadang miris juga ini kejadian sudah berulang kali, tapi mohon maaf para pihak terkait khususnya pengambil kecendekiaan maupun yang berkepentingan di sini selalu tindakannya reaktif. Akan berlaku, akan bereaksi kalau memang telah terjadi. Kalau zaman kecil kita dulu, kalau nasi sudah menjadi bubur. Kalau bubur masih bisa dimakan, tapi ini kan sebuah masalah.

Dia kendati mendorong agar pemerintah dapat meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) C-188 Work in Fishing Convention and Recommendation. Dengan begitu keyakinan perlindungan bagi pekerja migran nusantara yang bekerja di atas pesawat bisa terjamin.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Nusantara (SBMI) Hariyanto Suwarno pun menegaskan bahwa pihaknya tak akan tenang jika ujung dari penanganan peristiwa ini hanya berujung pada dipulangkannya ABK Indonesia.

“Kita tidak puas kalau hanya dipulangkan saja, tapi pemenuhan hak dibanding 18 ABK yang saat ini ada di atas kapal pula diperhatikan itu penting sekali karena kalau kita bicara orang-orang berfungsi, dia akan mendapatkan penghidupan. Haknya juga harus dituntaskan. kami harap kepada Kemenlu. Kami sampaikan sah ABK harus diprioritaskan dalam situasi ini kalau kita melihat tersedia yang belum dibayar dan sebagainya, ” tegas dia.

Dia mengatakan eksploitasi pekerja migran Indonesia bukanlah persoalan baru pedengan sudah berlangsung cukup lama. Karena ini penanganan kasus ini mesti dilihat sebagai momentum perbaikan metode maupun pola pikir negara di dalam melindungi para ‘pahlawan devisa’.

“Jangan sampai ketika ada persoalan pemerintah baru melakukan jalan tapi bagaimana yang kita butuhkan adalah melakukan pencegahan. Hal tersebut bisa kami lihat, sama sekadar masih kemudian karut marutnya metode kelola penempatan ABK yang era ini masih dilanggengkan kemudian ada ego sektoral masing-masing Kementerian di mengambil kebijakan perlindungan ABK, ” urai dia.

“Secara internasional kita perlu juga membakar pemerintah meratifikasi konvensi ILO C-188 terkait pekerja dalam penangkapan ikan sangat penting sekali untuk menaikkan instrumen di internasional nya bahwa komitmen Indonesia telah meratifikasi kebiasaan 188 itu menjadikan diplomasi di dalam luar untuk kemudian bagaimana negara. Kami mendorong kemlu menguatkan siasat ke negara-negara yang saat itu seringkali memperbudak warga negara Nusantara di atas kapal, ” sendat dia.

Juru kampanye Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution menegaskan kehadiran pemerintah begitu penting dalam upaya penanganan berbagai kasus memakai pekerja migran Indonesia. “Ini nggak bisa jalan dengan cepat jika pemerintah tidak hadir di kian, ” terang dia.

Tanpa peran serta dan eksistensi negara, upaya pemenuhan hak para-para pekerja migran indonesia tidak akan berlangsung dengan lancar. Pemerintah, bahana dia, tidak bisa bertindak cuma sebagai fasilitator.

“Lagi-lagi pemerintah sering menyampaikan kita hendak mencoba principal yang bertanggung tanggungan, tapi kalau hanya memfasilitasi tanpa menegakkan hukum ini proses pemenuhan haknya sangat lambat, ” tutup dia. [rhm]

Info lain Data HK

Related Post