Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP Terkait Jalan Pemberhentian Anggota KPU Evi Novida

Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP Terkait Jalan Pemberhentian Anggota KPU Evi Novida

Merdeka. com kacau Ombudsman RI menyesalkan sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diminta klarifikasi soal dugaan penyimpangan prosedur DKPP terkait proses pemberhentian Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik. Pada surat balasan yang diterima Ombudsman, DKPP menyatakan tidak tepat menjelaskan kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus untuk menghindari bermacam-macam kemungkinan tafsir dan dapat melahirkan ketidakpastian putusan.

Penjelasan itu disampaikan DKPP lewat tulisan bernomor 045/K. DKPP/SEt-04/IV/2020 pada 29 April lalu.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengecap Evi Novida melaporkan dugaan penyimpangan DKPP kepada Ombudsman terkait metode pemberhentian dirinya. Ombudsman pun mengirimkan surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM. 15-K1/0108. 2020/IV/2020 untuk minta klarifikasi kepada DKPP.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman berhak meminta penjelasan kepada terlapor mengenai permasalahan yang dilaporkan serta telah dinyatakan ditangani oleh Ombudsman RI.

Adrianus menyuarakan, hal yang menjadi keberatan Pelapor adalah bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Cetakan 2 Tahun 2019 tentang Arahan Beracara Kode Etik Penyelenggara Penetapan Umum, rapat pleno putusan dikerjakan secara tertutup oleh tujuh Bagian DKPP kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima karakter anggota DKPP.

“Sedangkan terhadap pengaduan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat pleno putusan tanggal 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Anggota DKPP, ” perkataan Adrianus, Selasa (2/6).

Selain itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (10) Peraturan DKPP Cetakan 2 Tahun 2019, pemeriksaan perkiraan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor.

“Namun dalam hal ini, Pelapor merasa tidak diberikan jalan yang cukup untuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan diri, ” imbuh Adrianus.

Jejeran Ombudsman pun kata Adrianus, mengupayakan tanggapan langsung dari DKPP melalui video conference. Namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak DKPP. Sikap DKPP tersebut mengecewakan dan disayangkan.

“DKPP selalu berdalih dan berlindung pada Pasal 112 ayat (2) Peraturan No 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilu di mana putusan DKPP bersifat final dan mengikat, ” tegas Adrianus.

Adrianus menambahkan, laporan Evi Novida di Ombudsman RI terpaksa dihentikan dan ditutup karena saat ini terhadap substansi permasalahan yang dilaporkan telah menjadi objek gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta . Gugatan kepada Presiden Republik Indonesia itu didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN. JKT pada tanggal 17 April 2020 [lia]

Related Post