Pemprov DKI Tindak 202 Perusahaan Selama 6 Hari PPKM Darurat, Paling Banyak di Jakpus

Merdeka. com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak sebesar 202 perusahaan selama enam hari penerapan Pemberlakuan Penyekatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kritis. Penindakan tersebut dilakukan pada periode 5-8 Juli 2021 dengan diawali inspeksi mendadak (sidak).

“Sejak tanggal 5 Juli sampai tanggal 8 Juli ini kita melakukan inspeksi mendadak kepada 276 perusahaan dengan ada di lima wilayah Jakarta dan menemukan 202 perusahaan harus dilakukan penindakan, ” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi serta Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Jakarta, Kamis (8/7).

Andri menjelaskan bahwa dari 202 perusahaan yang ditindak itu dilakukan penutupan sementara secara rincian sebanyak 187 perusahaan ditutup karena adanya urusan Covid-19. Perusahaan yang ditutup sementara itu terdiri sejak 79 perusahaan di Jakarta Pusat, 27 perusahaan di Jakarta Barat, 19 perusahaan di Jakarta Utara, enam perusahaan di Jakarta Timur, dan 56 perusahaan pada Jakarta Selatan.

Sementara sebanyak 15 perusahaan lainnya ditutup karena tak menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan rincian empat perusahaan di Jakarta Pusat (dua non esensial dan besar esensial), dua perusahaan pada Jakarta Barat (satu non esensial dan satu esensial), serta sembilan perusahaan di Jakarta Selatan (empat non esensial dan lima esensial).

“Semuanya beta lakukan penutupan karena pelanggarannya, tidak ada yang dipakai denda, ” ucap Andri.

Pemprov DKI Jakarta, kata Andri, menguatkan bahwa perusahaan sektor esensial dan kritikal tetap hendak dilakukan pengawasan ketat.

“Perusahaan yang menghunjam sektor esensial dan daerah kritikal bukan berarti tidak disidak atau tidak dilakukan pengawasan, tetap akan kita periksa/awasi malah justru lebih ketat pengawasannya, kalau mereka melanggar prokes bukan hanya ditegur tapi kita perbolehkan sanksi, ” ujar Andri Yansyah.

Hukuman tersebut, kata Andri, diberlakukan berjenjang dengan rincian mulai dari penutupan tiga hari (bagi sektor esensial-kritikal), buat pelanggaran kedua dikenakan dam administratif paling banyak Rp50 juta dan pelanggaran ketiga akan direkomendasikan ke Jawatan Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk pencabutan izin operasional.

Selama periode PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, hanya kongsi atau sektor-sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan berfungsi dengan berbagai ketentuan pemisahan, sementara di luar tersebut diharuskan memberlakukan kerja pada rumah (work from home/WFH) 100 persen.

Dari aturan terbaru, Gajah Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merevisi sektor esensial dan kritikal dalam PPKM Darurat 2021 ini.

Buat sektor esensial adalah jadi berikut:

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, biaya pensiun, dan lembaga pembiayaan.
b. Pasar simpanan.
c. Teknologi bahan dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait secara penyebaran informasi kepada bangsa.
d. Perhotelan non penanganan karantina.
e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus membuktikan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Luhut menerangkan bahwa untuk butir (a) sampai (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf. Sementara untuk butir (e) dapat hidup dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen staf dengan bekerja di fasilitas produksi/pabrik, sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen pekerja.

Sementara itu, untuk sektor kritikal yaitu:

a. Kesehatan
b. Keamanan serta ketertiban masyarakat
c. Energi
d. Penyediaan, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok umum
e. Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan
f. Petrokimia
g. Semen dan bahan bangunan
h. Objek Aurat Nasional
i. Order Strategis Nasional
j. Konstruksi
k. Guna dasar (listrik, air, tata sampah)

Buat butir (a) dan (b) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Sedangkan butir (c) sampai (k) dapat beroperasi maksimal 100 persen staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, sementara untuk operasi perkantoran guna menjunjung operasional, maka hanya diberlakukan maksimal 25 persen staf. [gil]

Related Post