PPKM Diperpanjang, Risma Pastikan Penyaluran Bansos akan Dipercepat

ppkm-diperpanjang-risma-pastikan-penyaluran-bansos-akan-dipercepat-1

Merdeka. com – Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan bakal mempercepat penyaluran sandaran sosial (bansos) menyusul keputusan pemerintah untuk memperpanjang implementasi PPKM.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengiakan, bansos yang dioptimalkan penyalurannya berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Bertabur Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah secara bantuan beras bagi Puak Penerima Manfaat (KPM).

“PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan sandaran sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berlaku sebelum kebijakan Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kritis maupun level 4, ” ujar Risma dalam keterangan tulis, Senin (26/7).

Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam pembagian bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8, 8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.

Negeri juga telah mengalokasikan BST sebesar Rp15, 1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yaitu Mei Juni 2021, dengan cair pada Juli dengan indeks Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Bagian BPNT/kartu sembako sebesar Rp42, 3 triliun menyasar sebesar 18, 8 juta KPM dan mendapat tambahan besar bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan ruang Rp200 ribu/KPM/bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Anggaran PKH sebesar Rp28, 3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan tubuh, pendidikan dan kesejahteraan baik (kesos). Komponen kesehatan berisi dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lulus, komponen kesos terdiri sejak lanjut usia (lansia) serta penyandang disabilitas.

Program bansos terbaru ialah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5, 9 juta KPM yang sama seluruhnya baru dengan data dengan diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp 200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sejumlah Rp 7, 08 triliun.

Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pelaku sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang menduduki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, pegawai kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena penyekatan aktivitas.

Kemensos menyiapkan total 2. 010 ton beras dan sebesar 122 pemerintah kabupaten/kota memperoleh masing-masing 3. 000 bagian beras (per paket seberat 5 kg) dan enam. 000 paket (per bagian seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.

Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6. com [eko]

Related Post