Rencana RUU KUHP: Menghina Pengantara Negara Sahabat di MENODAI Dipidana 2 Tahun

Merdeka. com – Rancangan Kitab Undang-undang Patokan Pidana (RKUHP) juga menyusun soal penyerangan harkat & martabat kepala negara saudara yang sedang bertugas dalam Indonesia.

Dikutip dari Antara, Minggu (13/6), berdasarkan draf RKUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang penyerbuan harkat dan martabat besar negara sahabat termuat di dalam BAB III tentang aksi pidana terhadap negara sahabat.

Pada bab 226 RKUHP disebutkan, setiap orang di muka ijmal menyerang kehormatan atau nilai dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Satuan Republik Indonesia (NKRI) dipidana dengan pidana penjara menyesatkan lama dua tahun ataupun pidana denda paling banyak kategori III.

Tidak hanya bagi kepala negara, ancaman pidana besar tahun kurungan penjara serupa bisa dikenakan bagi asosiasi apabila melakukan hal dengan sama terhadap wakil negara sahabat yang sedang mematuhi tugas di Indonesia.

Selanjutnya, pada bab 228 ayat satu disebutkan bahwa setiap orang dengan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan gubahan atau gambar sehingga terlihat oleh umum.

Kemudian memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, ataupun menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan kepala maupun pemangku negara sahabat dengan maksud isi penyerangan diketahui ijmal, dipidana tiga tahun kurungan atau denda paling banyak kategori IV.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 datang dengan pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan persaingan, ” bunyi pasal 229 ayat satu.

Sedangkan pada ayat perut pasal 229 dikatakan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negeri sahabat.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Sah Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan pasal-pasal yang mengatur pidana terhadap ejekan Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP bukan buat membatasi kritik melainkan penegas batas masyarakat sebagai marga yang beradab.

Yasonna berpendapat sebagai bangsa yang beradab perlu ada batasan-batasan yang harus dipelihara oleh setiap orang. Perkara penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di RKUHP tersebut sama seluruhnya tak berniat membatasi kritik.

Sebab, susunan perundang-undangan yang ada dalam Indonesia membuka ruang akan kritik yang disampaikan oleh masyarakat, ujar dia. [rnd]

Related Post