Seruan Novel Cs Agar Lili Pintauli Dilaporkan Secara Pidana Ditolak Dewas KPK

permintaan-novel-cs-agar-lili-pintauli-dilaporkan-secara-pidana-ditolak-dewas-kpk-1

Merdeka. com – Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Lembaga KPK Sujanarko, serta dua penyidik nonaktif KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, meminta Dewan Pengawas KPK melaporkan Komisioner KPK Lili Pantauli ke penegak kaidah. Usulan itu muncul sesudah pelanggaran etik yang dilakukan Lili Pintauli dinyatakan benar.

Indriyanto Seno Adji, mengatakan Dewan Pengawas KPK sudah memvalidasi tulisan yang disampaikan Novel Cs. Menurut Dewas apa dengan disampaikan dalam surat tersebut tidak terkait dengan perintah mereka.

“Sehubungan dengan Surat Saudara agenda 01 September 2021 perihal sebagaimana tersebut di berasaskan setelah ditelaah, bahwa permasalahan yang saudara sampaikan tak terkait dengan tugas Badan Pengawas KPK, ” tulis surat balasan tertanggal 16 September tersebut, seperti dikutip Liputan6. com, Sabtu (18/9).

Menurut Indriyanto, tugas Dewas KPK tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang No 19 Tarikh 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Karenanya, situasi itu tidak terkait secara permintaan kepada Dewan Penilik untuk melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan sebab Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar.

“Perbuatan kejahatan yang diduga dilakukan sebab Lili Pintauli Siregar ialah rumusan delik biasa & bukan delik aduan, jadi siapapun dapat melaporkan pada penegak hukum oleh siapapun dan tidak harus Dewan Pengawas yang melaporkannya, ” jelas Indriyanto.

Indriyanto menambahkan, Dewan Pengelola bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pengertian ASN dalam pasal 1 nilai 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga Jawatan Pengawas tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya telaahan perbuatan pidana yang dikerjakan oleh Lili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 bagian (3) KUHAP.

“Berdasarkan fairness tidaklah langsung apabila Dewan Pengawas menindaklanjuti putusan etik tersebut pada aparat penegak hukum buat ditangani secara pidana karena berpotensi menimbulkan benturan keinginan (conflict of interest), ” tegas Indriyanto.

Terakhir, Indriyanto memastikan, tak ada ketentuan dalam Susunan Dewan Pengawas tentang Isyarat Etik dan Pedoman Tabiat yang mewajibkan Dewan Pengelola untuk melaporkan dugaan kelakuan pidana yang dilakukan oleh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6. com [lia]

Related Post