Simpulan pelarian Maria Pauline Lumowa: Dilindungi Belanda, Diekstradisi dari Serbia

Simpulan pelarian Maria Pauline Lumowa: Dilindungi Belanda, Diekstradisi dari Serbia

Merdeka. com – Maria Pauline Lumowa, buronan pembobol Bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun belakangan diekstradisi dari Serbia. Adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang berhasil membawa Maria pulang ke Indonesia untuk nantinya mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Maria sempat menjadi buronan selama kurang lebih 17 tahun. Maria melarikan diri pada September 2003 ke Singapura sebulan sebelum dijerat sebagai tersangka oleh tim khusus yang disusun Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut akhirnya diketahui keberadaannya di Belanda di dalam 2009. Maria juga sering kolang-kaling Belanda-Singapura.

Pemerintah Nusantara sempat dua kali mengajukan jalan ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Tetapi, permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan asas lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, di 16 Juli 2019.

Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan dalam 22 Desember 2003.

Pemerintah bereaksi cepat dengan membuahkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Asas Umum Kemenkumham.

Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan suruhan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Di sisi lain, Pemerintah Serbia juga mendukung lengkap permintaan Indonesia berkat hubungan cara yang selama ini dijalin ke-2 negara.

“Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti sudah pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bertanda Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi itu sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan aksi pidana di wilayah Indonesia, ” ucap Yasonna dalam keterangan pers, Kamis (8/7/2020).

Maria Pauline Lumowa merupakan pembobolan dana bank BNI cabang Kebayoran Hangat lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1, 7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari ‘orang dalam’ karena BNI tetap meluluskan jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., & The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank pertalian Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura di September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Yasonna menyebut, pemulangan ini sempat mendapat gangguan, namun Pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia.

“Sempat ada upaya hukum dari Maria Paulina Lumowa untuk melepaskan muncul dari proses ekstradisi, juga tersedia upaya dari salah satu negara Eropa untuk mencegah ekstradisi terbentuk, ” ujar Yasonna.

Meski demikian, Presiden Serbia Aleksandar Vucic komitmen terkait proses ekstradisi tersebut. Menurut Yasonna, proses ekstradisi ini satu diantara dari sedikit dalam dunia yang mendapat perhatian langsung dari presiden.

Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, itu juga menyebut ekstradisi Maria Pauline Lumowa tak lepas pula dari asas resiprositas atau timbal balik. Sebelumnya, Indonesia sempat mengabulkan suruhan Serbia untuk mengekstradisi pelaku penyamunan data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

“Keberhasilan mengakhiri proses ekstradisi ini tak terlepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara. Selain tersebut, proses ekstradisi ini juga menjelma buah manis komitmen pemerintah di upaya penegakan hukum yang berlaku panjang, ” kata dia. [ded]

Related Post