Telah 627 Bakal Calon Kepala Wilayah Sampaikan LHKPN ke KPK

Merdeka. com – Sebanyak 627 bahan calon kepala daerah telah mengantarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut diterima lembaga antirasuah hingga 3 September 2020.

“Pertanggal 3 September 2020 KPK menerima 627 LHKPN bahan calon kepala daerah pada pemilu serentak 2020, ” ujar Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (4/9).

Ipi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 493 telah diverifikasi dengan kedudukan lengkap dan diberikan tanda terima. Sedangkan sisanya, menurut Ipi masih menunggu kelengkapan dokumen.

“KPK kembali mengingatkan bagi bakal calon kepala daerah yang belum menyampaikan LHKPN agar segera memberikan mengingat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen pendukung, ” kata Ipi.

Selain itu, KPK mengingatkan bakal calon kepala daerah biar tertib mengikuti tahapan pengisian LHKPN. Hingga kemarin KPK juga mendokumentasikan total 770 akun e-filling LHKPN yang telah diregistrasi sebagai bahan calon kepala daerah.

Terkait akun e-filling, KPK mengimbau agar calon yang pernah memiliki akun e-filling untuk tidak mewujudkan akun baru. Tetapi cukup meminta untuk mengaktifkan kembali akunnya dengan cara mengirimkan email ke infopemilu. [email protected] go. id dengan menyebutkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK).

Jika belum memiliki akun, agar mengisi surat isian aktivasi dan mengirimkan form dengan telah ditandatangani kepada KPK melalui pos.

“KPK akan segera mengaktifkan akun dan calon dapat mulai mengisi LHKPN, ” kata Ipi.

Ipi meminta kepada para calon memasukkan secara benar informasi tentang masukan diri seperti nama, NIK, bagian telepon dan alamat email. Informasi terkait aktivasi akun e-filling, username dan kata sandi akan dikirimkan melalui no telepon yang didaftarkan.

“Demikian juga masa ada kesalahan pengisian harta ataupun kekurangan dokumen dan tanda terima LHKPN akan dikirimkan melalui email, ” kata Ipi.

Ipi mengatakan, calon kepala kawasan harus memahami bahwa mengisi surat isian aktivasi e-filling bukan berarti bahan telah mengisi e-LHKPN, sehingga berhak menerima tanda terima

“Dan, yang paling penting KPK meminta bakal calon untuk memasukkan laporan hartanya secara lengkap, benar dan jujur. Transparansi dan perangai calon kepala daerah dimulai dibanding keterbukaannya dalam melaporkan harta kekayaan secara jujur, ” ucap Ipi.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6. com [bal]

Related Post