Terdakwa Pelanggaran Pemilu di Pilkada Cianjur Divonis 3 tahun penjara

Terdakwa Pelanggaran Pemilu di Pilkada Cianjur Divonis 3 tahun penjara

Merdeka. com – Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap SS tersangka kasus pelanggaran pemilu dengan jalan membagikan sembako disertai stiker & ajakan memilih pasangan yang didukungnya pada Pilkada Cianjur 2020.

“Terdakwa juga dikenakan denda Rp200 juta atau subsider tangsi karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu dengan cara membagikan sembako dengan di dalamnya terdapat alat pesolek kampanye salah satu pasangan bahan, sehingga terjadi pidana pemilu, ” kata hakim ketua, Glorius Anggundoro di Cianjur, Senin (30/11).

Hakim memberikan waktu semasa tiga hari bagi SS serta kuasa hukumnya untuk melakukan jalan lain atas vonis yang dijatuhkan dalam kasus tersebut. Apakah banding atau menerima putusan itu sebab pengadilan menilai sesuai dengan tindak pidana pemilu yang dilakukan SS.

Penasehat hukum SS, Nadia Wike Rahmawati mengatakan, mau mengajukan banding ke Pengadilan Luhur Bandung atas vonis tersebut. Dalam waktu dekat pengacara SS akan mengajukan surat banding dengan asas kliennya tidak bersalah karena tak ada unsur ajakan atau aksi saat memberikan bantuan sembako.

“Kami menghormati vonis yang sudah dijatuhkan hakim, namun saya akan menempuh upaya banding agar klien kami dibebaskan dari dakwaan karena tidak ada unsur gerakan atas apa yang sudah dilakukan semata untuk membantu warga, ” ujarnya seperti dilansir dari Jarang.

Sementara kuasa kaidah AM terdakwa dengan kasus lain pidana pemilu, Sugianto menyatakan, menyambut putusan majelis hakim yang dipimpin Anggundoro, terhadap klienya yang kudu membayar denda Rp4 juta ataupun kurungan penjara dua bulan. Terdakwa dinilai melakukan pelanggaran dengan mem-posting video kepala desa yang menyuarakan nama seorang calon peserta pilkada.

Dalam video yang direkam AM sejumlah kepala desa menyebut nama seorang calon dan memojokkan nama calon lainnya, jadi video yang tujuannya sekedar iseng akhirnya dilaporkan sebagai tindak pidana pemilu. Majelis hakim menilai tak ada tujuan mengkampanyekan salah seorang calon, namun unsur pelanggaran tentu terjadi karena disebar luaskan.

“Kami menerima putusan ketua atas perkara yang dijalani konsumen kami. Harapan kami hal itu tidak terulang, meski tidak tersedia niatan untuk berkampanye atau memojokkan salah satu pasangan calon, ” kata Sugiyanto. [fik]

Related Post